Mengintip Nasib Pendidikan kaum Miskin

Mengintip Nasib Pendidikan kaum Miskin

Ahmad Kusairi

Judul : Orang Miskin Dilarang Sekolah
Penulis : Eko Prasetyo
Penerbit : INSIST PRESS
Tahun : 2004
Halaman : 255

“Sekolah hanya membikin kita miskin” mungkin ungkapan seperti ini ada benarnya dengan realitas yang ada pada saat ini. Sampai tahun 2000, lebih dari enam juta anak usia sekolah tidak mampu menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (Kompas, 18 Januari 2000).
Kemiskinan adalah salah satu kendala kita untuk memperoleh pendidikan, kalau kemiskinan diukur dari tingkat biaya konsumsi.[1] Sedang yang lain, indikator kemiskinan adalah depriviasi adatu kehilangan kemampuan, seperti penurunan tingkat gizi, buta huruf, dan buruknya aksis pada pelayanan kesehatan. Kemiskinan juga bisa diukur dari pendapatan yang diterima dan dari bentuk bangunan. Sejumlah data menyatakan angka kematian ibu melahirkan tidak pernah turun dari 360 per 100.000 kelahiran hidup meskipun angka sebenarnya boleh jadi lebih dari dua kalinya. Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) menyebut sebelum krisis moneter sekitar 20 juta warga Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sesudah krisis jumlah itu meningkat dua kali lipat. Data PBB untuk anak (UNICEF) menyatakan dua sampai tiga juta anak Indonesia akan disebut sebagai “generasi yang hilang” akibat kekurangan pangan, penyakitan dan tidak berpendidikan. Tidak berpendidikan ini pada kenyataannya menjadi salah satu biang keladi tingginya angka kematian. Pada hal berulang kali sejak jaman Pak Harto, ada kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun. Tapi nasib program ini tidak terlalu jelas, karena badai reformasi sekolah menggunakan program dengan semangat pedagang.
Ekspresi demikian terekam dalam jajak pendapat Kompas, 9 Juni 2003, tidak kurang dari 42% responden berpendapat bahwa biaya sekolah di S.D. saat ini mahal. Dan 51% mengatakan biaya pendidikan SMU saat ini mahal. Jangan tanya biaya pendidikan perguruan tinggi, tentu jauh lebih mahal.
Data dari Depdiknas tahun 2000 tentang sejumlah orang yang tidak bisa sekolah menyatakan bahwa: sedikitnya 7,2 juta anak di Indonesia tidak mampu merasakan pendidikan di bangku sekolah. Terdiri dari 4,3 juta siswa SLTP, 2,9 juta siswa SD dan SLTA. Mengapa mereka tidak bisa sekolah? Jawabannya sangat jelas, karena tidak punya uang.
Ada orang yang nyentrik, tapi punya kebijakan yang menakjubkan, yaitu menggratiskan sekolah. Ia bernama Fidel Castro yang konon punya ambisi untuk membekuk ideologi kapitalisme. Lambang perlawanannya bukan diwujudkan dengan bendera atau slogan, tapi kebijakan yang mebanggakan, “gratiskan sekolah!.” Mau dikatakan entah basis ideologinya sosialis atau Marxis, toh sumbangan terpenting membuat penduduk bisa menikmati pendidikan hingga jenjang universitas tanpa ongkos. Tapi adakan di Indonesia orang yang seperti Fidel Castro? Menyadarkan pada orang kaya di sini juga tidak banyak harapan.
Selain biayanya yang mahal, sekolah juga mengajarkan kepada muridnya menuju pintu kekerasan. Kita lihat contoh suram kekerasan yang dilakukan oleh siswa sekolah. Di Yogyakarta Seorang siswa dipanah yang berujung dengan kematian. Baik korban maupun pelaku pembunuhan sama-sama siswa sekolah. Pada hari yang sama, seorang pelajar kelas dua SMK Sasmita Pamualang kabupaten Tangerang tewas akibat bacokan dan tusukan senjata tajam di tubuhnya. Menyusul hari berikutnya dalam sebuah tawuran pelajar M. Tamrin, seorang anak mati karena sebilah celurit melukai pinggangnya. Setelah peristiwa yang merenggut koran pelajar ini, tidak lama kemudian disusuk dengan kematian seorang mahasiswa yang meninggal ketika mengikuti kegiatan orientasi pengenalan kampus. Kejadian ini semua menunjukkan bahwa sekolah melatih mereka, mendidik mereka untuk membinasakan siapa saja yang tidak sama dengan mereka.
Dari segi bahasa, edukasi berasal dari bahasa Latin educare, yang artinya membawa keluar. Sekolah sebenarnya bermula sari sana, membawa anak keluar sehingga menyentuh realitas langasung masyarakat. Tapi kebijakan sekolah terlallu banyak mengisi dan kurang membawa sesuatu keluar. Nah, berangkat dari sinilah calon-calon pengangguran tercipta. Entah menipu atau bukan, tapi fenomena pengangguran telah memotifasi sejumlah orang untuk membuat pekerjaan apa saja asalkan mendapat uang. Tapi ada beberapa sekolah merasa bangga karena peserta didiknya sudah dipesan sejak masih sekolah oleh perusahaan. Kebutuhan untuk tenaga menengah yang ada di beberapa perusahaan menuntut merka untuk bekerjasama. Tapi apakah cara ini ideal untuk memecahkan persoalan pengangguran? Ada resiko jika sekolah memang bergandengan tangan dengan sektor industri. Resiko ini di antaranya ada kendali nilai, di mana dunia pendidikan dan dunia industri memang memiliki orientasi yang berbeda. Secara alamiah dunia industri berorientasi pada perolehan laba sebesar-besarnya, sedang pendidikan merupakan lembaga murni bermisi sosial.
Sebuah sekolah didirikan bukan semata-mata sebagai tempat belajar. Sekolah juga dituntut bagaimana anak didiknya menjadi manusia yang terambil agar ketika lulus anak didik mereka tidak menjadi pengangguran.
Akhirnya buku Orang Miskin Dilarang Sekolah ini merupakan buku yang luar biasa kritis. Kritikan-kritikan yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga sekolah dan juga guru sangat mengena dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki keadaan sekolah dan murid ke depan.
Akan tetapi tidak menutup kemungkinan buku ini tidak mempunyai kelemahan, karena harus disadari bahwa penulis juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kelemahan. Namun bagaimanapun juga buku ini tetap layak dan penting untuk dibaca oleh siswa, guru maupun pemerintah sebagai pertimbangan kita ke depan karena penulis dengan data dan argumentasi yang lugas dan kritis mampu menyadarkan kita dari ketidaksadaran. Akhirnya, selamat kepada penulis.
[1] Badan Pusat Statistik mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.